BUPATI Nagekeo, Drs. Yohanes Samping Aoh, melarang para medis atau petugas kesehatan untuk membisniskan kesehatan. Larangan itu disampaikannya saat berbicara dan berdialog dengan masyarakat Boawae, Kecamatan Boawae belum lama ini ketika melakukan kunjungan kerja ke wilayah itu.
Bupati Nagekeo, mengatakan, ada kecenderungan saat ini para petugas kesehatan membisniskan sejumlah pelayanan dan pemberian obat yang bukan tidak mungkin akan memberatkan pasien yang berasal dari keluarga miskin. Untuk itu, ia meminta perhatian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan keluarga besar kesehatan serta para camat untuk mengontrol dan mengevaluasi berbagai kepincangan pelayanan untuk diperbaiki sehingga kesungguhan kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dapat terwujud. Hal lain yang juga dibicarakan ketika itu adalah permasalahan utama yang paling menonjol di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni tingginya angka kematian bayi. Masalah ini mendorong pemerintah mencanangkan revolusi kesehatan ibu dan anak (Revolusi KIA) yang pada prinsipnya mengupayakan akan pertolongan terhadap ibu-ibu saat melahirkan. Saat melahirkan, jelas Bupati, setiap ibu hamil harus ditolong oleh bidan yang berkompeten atau tenaga kesehatan sesuai keahlian dan harus berlangsung di rumah sakit atau puskesmas yang memiliki peralatan yang memadai untuk memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Agar hal ini bisa terwujud maka dibutuhkan perhatian dan komitmen semua pihak untuk mendukung program ini. Masih di bidang kesehatan, kata Bupati Nagekeo, untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga medis atau paramedic maka setiap tahun pemerintah terus membuka formasi penerimaan pegawai negeri sipil. Dalam hal penerimaan, pemerintah memberikan porsi yang cukup besar bagi CPNS yang berlatar belakang di bidang kesehatan. Bupati juga berharap agar ke depan, pembangunan rumah sakit di Aeramo bisa cepat rampung sehingga bisa memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. รจ sil nusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar